Nama :BADRUDIN
Nim :3101100245
Jurusan :Manajemen
Teori Thomas Aquinas:
- Bonum Comune (politik untuk kebaikan bersama).
- Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara tuhan).
- Soilus Populi Suprema Lex (kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi)
Suara Rakyat adalah Suara???
Baru-baru ini terkuak kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK, kasus ini tercium setelah ada pertanyaan mengapa kursi yang di menangkan caleg Gerindra jatuh ke caleg Hanura.
Tindakan pemalsuan dokumen milik lembaga tinggi negara seperti MK ini adalah sebuah petaka bagi dunia penegakan hukum negeri ini. Ini merupakan kejahatan luar biasa, apa lagi menyangkut hasil pemilu yang menghimpun suara rakyat, yang berarti telah mengobrak-abrik esensi dan nilai-nilai dalam pemilihan umum itu sendiri dan sekaligus mencabik-cabik kedaulatan rakyat. Yang artinya kasus ini telah mematahkan teori Thomas Aquinas, Soilus Populi Suprema Lex (kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi), Kedaulatan rakyat adalah hukum tertingi yang harus di jungjung tinggi dalam suatu negara, dalam konteks indonesia saat ini justru kedaulataan rakyat di permainkan atau di perjual belikan oleh segelintir orang yang tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.
memalsukan hasil pemilu berarti memalsukan suara rakyat. Dalam teori Thomas aquinas tentang politik kebaikan yaitu Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara tuhan) berarti orang yang memalsukan suara rakyat sama saja memalsukan suara tuhan. suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi, bukan malah di jadikan ladang keuntungan tentunya bagi pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaanya.
Tetapi dalam konteks indonesia saya juga tidak yakin bahwa suara rakyat adalah suara tuhan, karena teori Thomas aquinas memiliki asumsi suara rakyat yang belum terkontaminasi/terpengaruh oleh pihak external. Dan apabila ketidak yakinan saya itu benar, yakni suara rakyat yang sudah terpengaruhlah yang di palsukan. maka kasus ini telah menggeser semakin jauh teori ini.
Jika teori Thomas Aquinas no.2 dan 3 sudah di patahkan maka secara otomatis mematah kan tegori teori no.1 yaitu Bonum omune (politik untuk kebaikan bersama), kasus dan teori ini secara tidak langsung telah mengartikan bahwa politik di indonesia hanya di jadikan sebagai alat untuk memperkaya diri dan mendapatkan kekuasaan bukan untuk kebaikan bersama, dan melanggar peran politisi dengan apa yang telah diamanahkan oleh negara, bangsa, dan rakyat.
Sebagai salah satu lembaga dengan kewenangan strategis, MK patut berbenah diri. Dugaan Pemalsuan surat MK yang melibatkan internal MK harus di tanggapi serius, MK harus kembali membenahi diri, terutama dalam pengawasan pegawai dan administrasi yudisial karena keputusan MK sangat menentukan kekuatan politik di negeri ini.
Selain dari itu Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, apabila ada bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar